Poligami dan Ketahanan Keluarga Masyarakat Aceh

Berbagai permasalahan keluarga seperti pernikahan tidak tercatat, siri, perkawinan anak, poligami, perceraian dan sebagainya memerlukan perhatian khusus. Sebagai bentuk solusi, para pemangku kebijakan merumuskan Qanun Hukum Keluarga yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat Aceh berlandaskan syariat Islam sehingga mampu membentuk ketahanan keluarga. Ketahanan diatur melalui pendidikan pra nikah, tercatat secara resmi dalam dokumen negara, dilakukan dipengadilan, peminangan disesuaikan dengan kearifan lokal, pengaturan persyaratan administrasi harus bebas dari pengaruh narkotika obat terlarang, sanksi sebagainya. Namun, Rancangan justru menuai polemik mengarah kepada regulasi poligami. Kredibilitas poligami menyokong masih dipertanyakan. Tinjauan naratif ini memberikan gambaran mengenai pengesahan terhadap Aceh. Adapun metode penelitian menggunakan pendekatan studi pustaka (literature review) penulisan artikel merujuk pada narrative review. Hasil kajian literatur didapatkan bahwa teoritis, positif maupun negatif Namun ketika disandingkan merupakan esensi Keluarga, maka dapat menjamin terbentuknya [Various family problems such as unregistered marriages, child polygamy, divorce and so on require special attention.As a solution, policymakers formulated which aims to regulate the life of Acehnese people based Islamic law that they can build resilience. However, Draft has resulted in polemic leads regulation polygamy. The credibility polygamy supporting resilience is still questionable. This review provide an overview legalization regulations families research method uses literature approach with article writing referring study discovered theoretically, either positive or negative effect polygamous families. Therefore, when juxtaposed resilience, essence cannot guarantee formation society.]